Manokwari PB, Rakyat Merdeka86 | Penjabat (PJ) Bupati Maybrat saat menerima WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat serta memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah kabupaten Maybrat tahun 2023. Dari hasil pencapaian dalam pengelolaan anggaran itu diminta BPK, agar dapat dipertahakan terutama dalam penggunaan belanja barang dan jasa. Menanggapi harapan BPK tersebut, Penjabat bupati Maybrat mengaku akan memanfaatkan uang negara di lingkungan pemerintah kabupaten Maybrat dengan baik," ujarnya saat di hubungi wartawan pada hari Selasa (10/09/24).
“Kami ingin menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Karena kami ini juga bagian dari pemerintah provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dan ini sebagai contoh kedepan agar semakin lebih baik, agar kedepan uang dapat digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” ucap Vicente Campana Baay.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Maybrat tahun anggaran 2023, Maka, BPK Perwakilan Papua Barat juga memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maybrat Tahun 2023. Pengakuan ini menandakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maybrat, telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Meskipun demikian, BPK Perwakilan Papua Barat juga memberikan beberapa catatan terkait pengelolaan utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, serta belanja aset tetap. Catatan ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Maybrat agar lebih optimal dalam pengelolaan anggaran, di tahun-tahun mendatang. BPK juga berharap agar dengan catatan ini tidak akan terulang lagi di tahun-tahun berikutnya.
Saat menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2023, yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, di Manokwari, pada hari Senin (9/09/24).
Selanjut pada penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Maybrat tahun anggaran 2023, juga dihadiri Kepala Subauditorat Papua Barat 1 Hendri Purnomo Djati dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maybrat.
Menurut PJ Bupati Maybrat saat di hubungi wartawan mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi momen penting bagi Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk dapat mengevaluasi kembali kinerja keuangan tahun anggaran 2023. Dimana hasil pemeriksaan BPK diharapkan menjadi pendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kemudian PJ Bupati Maybrat juga menekankan tentang pentingnya kesadaran seluruh pegawai dalam pengelolaan keuangan negara, untuk memanfaatkan uang dari negara sepenuhnya demi kepentingan masyarakat. Langkah ini dianggap penting untuk mempertahankan opini WTP dimasa mendatang.
Lanjut Vicente Campana Baay, S.IP, dengan pencapaian WTP ini juga agar dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Maybrat agar terus memperbaiki tata kelola keuangan.
“Dengan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Maybrat dan BPK, sehingga diharapkan agar seluruh proses pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Maka Pemkab Maybrat akan selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah di kabupaten Maybrat yang kita cintai bersama,” tegasnya PJ Bupati Maybrat.
“Kami sangat berterima kasih atas kerja keras dan profesionalitas tim BPK, yang telah menilai laporan keuangan kami secara objektif dan konstruktif. Catatan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi pedoman untuk perbaikan kedepan. Kami juga menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang kuat, antara Pemerintah Kabupaten Maybrat dan BPK Perwakilan Papua Barat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
(Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar