Padang Pariaman, Rakyat Merdeka86.com | Panik dan hilang akal dan coba siap wartawan. Inilah yang dialami Azwarman Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman.
Kepanikan Azwarman ini diduga terkait dugaan keterlibatan dan keikutsertaannya dalam pembuatan buku panduan dari Kemenkes bergambar Suhatri Bur mantan Bupati Padang Pariaman. Azwarman terindikasi memanfaatkan bantuan buku panduan Kemenkes untuk mendukung Suhatri Bur calon Bupati Padang Pariaman pada Pilkada serentak 2024 yang akan dihelat.
Buku panduan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023 itu dicetak ulang untuk ditempel foto Suhatri Bur beserta isteri bukan dengan wakilnya dan memakai anggaran dana DAK tahun 2024 non fisik senilai lebih kurang Rp. 200 juta .
Menurut sumber JMG , pasca tayangnya pemberitaan JMG sebelumnya (18/9) dengan judul "Buku Panduan Kemenkes Disulap di Padang Pariaman" telah terjadi pergesekan saling tuduh menuduh sesama ASN , atas kebijakan percetakan ulang buku panduan Kesehatan yang ditempel ulang foto Petahana.
Selanjutnya sumber juga menyebutkan, oknum PPTK dari kegiatan percetakan buku panduan insial N sudah melarang untuk tidak ditampilkan foto petahana karena memasuki tahun politik. Saran tersebut tidak di hiraukan oleh oknum PPK inisial (M) beserta Kadis Kesehatan inisial (A).
Lebih kurang dari 2400 buku panduan kesehatan yang telah diubah dan ditempel ulang dengan foto Suhatri Bur telah diserahkan secara simbolis kepada 3 Pos Yandu dan 3 kader Penerima (18/9). Sisanya akan diserahkan kepada 25 Puskesmas di wilayah Padang Pariaman .
"Ini jelas sekali mengangkangi banyak aturan. Pertama aturan netralitas ASN . Aparatur sipil Negara harus menjaga netralitas, karena selain lembaga pengawasan, ada juga pihak lain ikut mengawasi. Seperti LSM dan masyarakat sipil ( civil society) yang membentuk gerakan dan siap membantu dan menjaga terwujudnya demokrasi yang bermartabat", ujar sumber.
Sumber menilai , beberapa oknum ASN dilingkungan Dinas Kesehatan Padang Pariaman diduga telah terlibat politik. Setelah itu, Politisasi Birokrasi , Politik mengintervensi birokrasi, terkhusus kepada oknum birokrasi yang membutuhkan sesuatu harapan, ulasnya.
"Saya berharap pihak terkait seperti Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat menindaklanjutinya . Begitu juga dengan pihak BPK Provinsi Sumatera Barat untuk bisa mengaudit kegiatan percetakan buku ini" tandas sumber yang tidak bersedia dituliskan namanya.
Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, Azwarman pasca terbitnya dua kali pemberitaan di jejak77.top dan rakyatmerdeka86.com memelas. Kepada wartawan rakyatmerdeka86.com Azwarman meminta untuk tidak diberitakan lagi.
" Tolonglah saya buk, jangan diberitakan lagi. Nanti viral saya jadinya", ujar Azwarman.
Dia juga mencoba menyuap wartawan dengan menawarkan sejumlah uang. " Saya bantulah untuk biaya minyak kendaraan ibuk dan temannya. Saya sedang kosong sekali. Nanti saya bantu lima ratus ribu untuk bertiga. Tapi tolong jangan tayang lagi beritanya", ungkap Azwarman memelas. (Fs/Heri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar