Agam, Rakyat Merdeka86 | Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupatem Agam, Arman Aciak mengadakan pertemuan dan diskusi dengan para anggota kelompok yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Agam untuk duduk bersama guna mencarikan solusi terkait permasalahan BBM bersubsidi untuk Nelayan Kab. Agam mengingat adanya kebijakan pemerintah dalam pengendalian BBM bersubsidi
Hadir dalam acara duskusi tersebut Sales Area Manajer PT. Patra Niaga Wilayah Sumbar yang diwakili oleh Sales Brand Manajer PT. Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar bpk Derry Pratama, P.si dan Tim, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Agam yang di Wakili oleh Sekretaris DKP Kab. Agam serta anggota yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupatem Agam.
Banyaknya keluhan dari para nelayan yang ada di Kab. Agam khususnya di daerah Tiku Kec. Tanjung Mutiara tak lain sulitnya nelayan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis bio solar maupun pertalite. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang besar bagi para nelayan dikarenakan apabila nelayan tidak mendapatkan BBM tentu saja para nelayan tidak bisa melaut sehingga ini akan berdampak terhadap kebutuhan hidup para nelayan.
Salah satu penyebab susahnya para nelayan mendapatkan BBM dikarenakan tidak adanya nelayan mengantongi barcode, akibat tidak memiliki rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Agam sehingga hal ini akan mempersulit nelayan dalam mendapatkan BBM bersubsidi khususnya Bio Solar.
Guna memudahkan Nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar sendiri akan membantu para nelayan untuk pembuatan barcode (QR) agar para nelayan lebih mudah untuk mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU yang di tunjuk seperti SPBU Tiku dan SPBU Manggopoh dengan melakukan koordinasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Agam dalam pembuatan surat rekomendasi barcode (QR) serta melakukan pendataan jumlah nelayan dan kapal yang di gunakan selanjutnya surat tersebut diteruskan ke Provinsi. Sehingga pihak pertamina sendiri dengan adanya rekomendasi dari Dinas terkait perihal kurangnya kuota BBM untuk nelayan bisa melakukan penambahan kuota untuk SPBU Nelayan yang ada di Tiku, imbuh Derry Pratama, P.Si Sales Brand Manajer Rayon III PT. Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar.
Melalui Kabid Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Agam an. Aguska Dwi Fajra pihak dinas menyampaikan adanya miskomunikasi dengan Nelayan terkait penerbitan surat rekomendasi pembuatan barcode (QR) yang seharusnya rekomendasi tersebut diteruskan ke provinsi sehingga menimbulkan kendala terhadap nelayan. Pihak dinas sendiri menyarakan untuk mendata semua nelayan dan kapal yang digunakan untuk di buatkan rekomendasi pembuatan barcode (QR) dan akan di teruskan ke Provinsi.
Maka dari itu melalui Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupatem Agam, Arman Aciak mengajak untuk berkolaborasi dan mencarikan solusi dalam permasalahan nelayan dan mendukung pemerintah dalam pengendalian dan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar