Sorong Papua Barat Daya | Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos., didampingi Danrem 181/PVT Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan, S.Sos., M.Si., ikut hadir dalam kegiatan Kunjungan Kerja Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo, SH.MH., ketua komisi II DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, Staf Kepresidenan Ditja Bina Bangda Kemendagri RI dan Ditjen Orda Kemendagri RI, Beserta rombongan dalam rangka Meninjau Lokasi rencana kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, yang didampingi oleh Pj. Gubernur Papua Barat Daya Dr. Muhammad Musa'ad, M.Si., bertempat di lapangan Stadion wombik km 14. Jalan Sorong-Aimas, kelurahan klablim Distrik Sorong timur kota Sorong. Provinsi Papua Barat Daya,minggu (18/06/2023).
“Selamat datang bapak Wempi Wetipo, SH.MH., Wakil Menteri Dalam Negeri RI beserta rombongan komisi II DPR RI, puji syukur bapak Wamen bisa hadir di tanah malamoi dimana di sinilah rencana akan di bangun kantor pusat pemerintahan provinsi Papua Barat daya,”ungkap Pj. Gubernur Papua Barat Daya Dr. Muhammad Musa'ad M.Si.
“Mohon ijin bapak Wamen di sini saya sampaikan bahwa lokasi stadion ini merupakan lokasi alternatif ke 2, dan untuk lokasi awal di km 18 dan ijin bapak untuk tanah ini miliknya Pemda kabupaten Sorong luas lokasi 55 hektar dan ini sudah mempunyai sertifikat oleh Pemerintah Daerah kabupaten Sorong dan masih ada 30 hektar lagi yang masih belum ada pelepasan hak wilayah, di belakang stadion dan di belakang tanah 30 hektar masih ada lingkungan mangrov yang masih ada 30 hektar dan sebagaimana kita ketahui bahwa tanah ini merupakan stadion bola kaki dan kami kedepan akan menggantikan tanah untuk stadion dan kami berencana akan membangun sarana olahraga di wilayah kabupaten,” ujarnya
“Perjalanan di Papua tidak sama dengan di Jawa, karena itu pada kesempatan ini saya atas nama Menteri dalam negeri mengucapkan terima kasih yang telah berkenan menghadiri kegiatan ini” ungkap John Wempi Wetipo, SH.MH.
“Membangun Papua ini tidak sama dengan daerah lain pemerintah alokasi anggaran Rp 6,6 triliun untuk mempercepat pembangunan, tahun 2023 Rp 3,3 triliun dan tahun 2024 sisanya Rp 3,3 triliun, dan sisanya nanti menjadi tanggung jawab daerah DOB masing-masing,” tuturnya.
“Saya menghimbau Pj gubernur bergandeng tangan untuk membangun Papua ini, saya mohon dukungan dari unsur terkait seleksi MRP, kami kementrian dalam negeri mengembalikan usulannya ke daerah untuk melaksanakan pengawasan langsung dan silahkan diatur dengan baik sesuai peraturan Gubernur yang telah di atur,” Tegasnya.
“Hari ini adalah hari ke 4 kami berada di Papua kami melihat langsung perkembangan pemerintah yang baru di wilayah Papua dan ini menjadi tempat lokasi yang telah kita tetapkan pemekaran di suatu daerah sudah pasti menunjukan perkembangan dan niscaya suatu kepastian dan itu merupakan indikator menjadi daerah maju,” ungkap ketua komisi II DPR RI.
“Perlu kita ketahui bahwa di luar sana ada 335 Daerah yang antri untuk minta mekar, pemerintah dalam hal ini datang langsung untuk memberikan pemekaran di wilayah Papua yang di awali dengan pemekaran provinsi dan nanti akan berkembang lagi di tingkat kabupaten dan distrik, kalau sekarang ada 42 orang asli Papua yang menjadi pejabat dan diharapkan pada tahun 2024 bisa bertambah menjadi 50-100 pejabat orang asli Papua,” tuturnya.
“Papua sendiri ternyata masalah tanah menjadi masalah yang sangat rumit dan kedepan saya berharap pembangunan ini harus di kerjakan oleh Pemerintah sendiri dan kami telah mengalokasi anggran Rp 6.6 triliun dan nantinya kita harapkan agar selesai pemilu, maka nantinya gubernur sudah masuk pada kegiatan pembangunan di segala bidang dan pelayanan publik, dimana nanti kedepan harus ada kantor gubernur, Polda, Kodam, kantor MRP DPR dan kantor OPD vertikal, kami juga akan bersama sama mengawal dengan membentuk panitia kerja untuk percepatan pembangunan di provinsi Papua barat Daya,” imbuhnya.
(Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar